Popular Posts

Solusi Cerdas Membantu Program Pembatasan BBM Dengan Pengunaan BBG

Program pemerintah untuk membebaskan Indonesia dari subsidi BBM pada tahun 2015 terlihat semakin pesimistis. Hal ini diakibatkan ketidakseriusan pemerintah dalam menjalankan programnya yang dimulai dari kebijakan yang tidak konsisten hingga pelaksanaan yang ragu dan tidak siap.

Betul adanya dalam membebaskan Indonesia dari subsidi BBM pada tahun 2015 harus dilakukan program dengan memberikan kepada rakyat energi altenatif selain premium yang disubsidi. Tanpa energi alternatif maka program bebas subsidi tersebut akan sia-sia dan tidak akan berjalan. Energi alternatif tersebut adalah penggunaan BBG pada kendaraan bermotor untuk menggantikan bahan bakar minyak (BBM) yang subsidinya hampir mencapai 200 triliun. Kurang lebih 67 % dari pendapatan pertamina sebesar 300 triliun terbuang begitu saja akibat subsidi tersebut. Hanya beberapa negara di Asia termasuk Indonesia dan beberapa negara di timur tengah saja diberlakukan subsidi bahan bakar minyak.

Selain itu penggunaan bahan bakar gas (BBG) mau tidak mau harus diprogramkan dan dilaksanakan oleh pemerintah mengingat persediaan minyak dunia semakin menipis dan diperkirakan 25 tahun lagi akan habis, sementara persediaan gas dunia masih diperkirakan 50 sampai 80 tahun lagi. 10 tahun yang lalu negara-negara maju dan bahkan beberapa negara di asia sudah menjalankan program energi alternatif BBG untuk kendaran bermotornya. Bahkan negara maju seperti negara jerman sebagai tahapan berikutnya telah melakukan riset besar-besaran untuk menggantikan bahan bakar minyak atau gas dengan menggunakan tenaga listrik.

Tanpa harus melihat program pemerintah mengenai pembebasan subsidi BBM pada tahun 2015, program penggunaan bahan bakar gas (BBG) atau konversi BBG oleh pemerintah harus serius dijalankan jika pemerintah dan negara tidak mau terjerat oleh krisis energi masa depan. Belum lagi harga bahan bakar minyak ditentukan oleh kondisi negara-negara penghasil minyak dunia yang sedang bergejolak secara politis dan ekonomis, seperti negara iran yang merupakan penghasil minyak nomor 4 terbesar didunia yang sedang diembargo oleh banyak negara.

Saat ini sebenarnya ada dua kendala yang dihadapi pemerintah dalam menjalankan program konversi bahan bakar gas yaitu kendala infrastruktur yang belum siap (sering disebut-sebut oleh pemerintah atau pakar energi) dan kendala konverter kit itu sendiri yang harus dipasang pada kendaraan bermotor.

Kendala infrastruktur sebenarnya dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah mengenai penggunaan bahan bakar gas itu sendiri pada kendaraan seperti penggunaan bahan bakar CNG (Compressed Natural Gas) atau LGV (Liquid Gas Vehicle). Hanya saja ada perbedaan dari kedua penggunaan bahan bakar gas tersebut. CNG adalah gas alam berupa methan (CH4) sedangkan LGV adalah campuran gas hidrokarbon (C3-C4) yang mana penyusun utamanya adalah propana dan butana. Dikarenakan susunan kimia kedua gas tersebut maka khusus untuk CNG atau methan (CH4, yang hanya memiliki 1 karbon) diperlukan tekanan (pressure) yang tinggi untuk memasukkan gas kedalam tangki hingga gas tersebut menjadi cair (kurang lebih 200 bar atau 2800 psi). Dikarenakan jumlah susunan karbon yang banyak maka untuk LGV diperlukan tekanan rendah untuk memasukkan gas kedalam tabung hingga cair.

Jadi untuk membangun stasiun pengisian bahan bakar gas CNG diperlukan teknologi instalasi pipa untuk menghindari dampak bahaya tekanan dalam distribusi bahan bakar gas ke stasiun pengisian BBG. Sedangkan untuk LGV tidak diperlukan teknologi pipa dan dapat dilakukan dengan distribusi tangki pada stasiun pengisian BBG. Hal inilah yang dikatakan oleh pemerintah dan pakar energi Indonesia sebagai kendala infrastruktur atau infrastruktur yang belum siap karena kebijakan pemerintah menetapkan gas CNG untuk kendaraan angkutan umum dan LGV untuk kendaraan pribadi.

Bahkan pemerintah mengusulkan anggaran sebesar Rp. 960 miliar sebagai dana penunjang pembangunan infrastruktur tersebut yang mungkin dapat terlaksana dalam waktu 2 tahun hingga rampung. Jadi keinginan pemerintah untuk melaksanakan konversi bahan bakar gas pada bulan April ini untuk tahap awal di Jabodetabek tidaklah mungkin terjadi. Kesiapan Infrastrukur konversi BBG, diperluas kekawasan Jawa – Bali dan akhirnya program Indonesia bebas subsidi pada tahun 2015 tidaklah akan terwujud.

Sebenarnya kendala utama terletak pada konverter kit yang harus dipasang pada kendaraan bermotor. Selain harganya mahal sebenarnya kendala utama lainnya adalah kesiapan tenaga ah li dalam pemasangan konverter itu sendiri. Hal ini dikarena teknologi otomotif yang sangat bervariasi dan berbeda satu sama lain. Kendala ini berupa kendala mikro sedangkan kendala infrastruktur merupakan kendala makro. Seharusnya kendala mikro menjadi perhatian utama pemerintah setelah kendala makro. Tidak bisa kendala mikro diselesaikan oleh alih teknologi dari negara lain dengan hanya membeli konverter kit misalnya konverter kit dari negara itali karena hal ini menyangkut kebijakan pemerintah yang saling berkaitan. Seharusnya kendala mikro harus diselesaikan oleh anak bangsa yang sarat teknologi sehingga kendala mikro diatasi dengan ahli teknologi bukan alih teknologi.

Dengan memperhatikan kendala mikro dan penguasaan teknologi mikro maka sebenarnya sudah ada konverter kit kreasi anak bangsa yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Konverter kit ini lahir setahun yang lalu untuk membantu rakyat dalam mengatasi antrian kendaraan di SPBU luar pulau Jawa akibat kelangkaan BBM.


Gambar : kelangkaan BBM diluar pulau Jawa

Konverter kit kreasi anak bangsa dikembangkan dengan menggunakan bahan bakar gas LPG (Liquid Petroleum Gas) yang merupakan turunan dari LGV (Liquid Gas Vehicle). Gas ini berlainan dengan gas LGV yang akan dipergunakan oleh pemerintah distasiun pengisian bahan bakar gas (SPBU). Jenis gas LGV yang akan diterapkan oleh pemerintah adalah Vigas (Vehicle Gas). LPG dan Vigas kedua-duanya merupakan kelompok LGV yang mana penyusun kimia utamanya adalah propana dan butana. Perbedaannya terletak pada nilai RON oktannya, untuk LPG nilai oktannya 120 dan untuk Vigas nilai oktannya sebesar 98. Artinya Vigas yang akan diterapkan oleh pemerintah sudah disesuaikan oktannya mendekati oktan pertamax yang besarnya 95. Dengan demikian konverter kit yang nantinya akan dipergunakan oleh pemerintah tidak begitu berbeda dengan teknologi mobil saat ini yang menggunakan bahan bakar pertamax.

Solusi cerdas membantu program pembatasan BBM dengan pengunaan BBG secara tidak langsung sudah terjawab. Konverter kit kreasi anak bangsa yang tadinya dipergunakan untuk membantu rakyat dari kelangkaan BBM dapat juga dipergunakan oleh pemerintah untuk program Indonesia bebas dari subsidi BBM pada tahun 2015. Seharusnya pemerintah memperhatikan hal ini karena kebijakan yang dibangun sesuai kebutuhan dalam negeri bukan kebijakan yang didasari oleh ikut-ikutan menggunakan bahan bakar gas (BBG).

Program konversi minyak tanah yang juga merupakan kebijakan pemerintah 5 tahun yang lalu untuk menghapuskan bahan bakar minyak tanah dan digantikan dengan bahan bakar gas (LPG) sebenarnya secara tidak langsung sudah melakukan program pemerintah mengenai konversi bahan bakar minyak (BBM) untuk kendaraan bermotor. Kesimpulan ini dapat dimengerti jika pemerintah tidak ikut-ikutan melakukan program pembatasan BBM dengan konversi BBG yang diterapkan oleh negara lain yang sudah menggunakan gas. Seharusnya kebijakan pemerintah harus didasari oleh kondisi dan potensi dalam negeri baik itu potensi sumber daya alam dan sumber daya manusianya.


Gambar : LPG yang dapat dipergunakan untuk memasak, otomotif dan genset

Jika kebijakan pemerintah mengenai pembatasan BBM dengan BBG yang akan dilaksanakan dapat disesuaikan dan dikembangkan dengan kebijakan penghapusan minyak tanah 5 tahun yang lalu maka kendala makro mengenai infrastruktur yang belum siap untuk menjalankan program Indonesia bebas subsidi pada tahun 2015 secara praktis dan teoritis dapat diatasi. Kanapa hal ini tidak dilakukan???

Memang konverter kit dengan menggunakan bahan bakar gas LPG agak berlainan dengan konverter kit yang akan dipergunakan oleh pemerintah menggunakan bahan bakar gas Vigas dengan oktan 98. Tetapi konverter LPG ini telah dikembangkan oleh anak bangsa dan sarat dengan inovasi. Coba bayangkan jika kendaraan tidak saja dapat menggunakan LPG tetapi dapat menggunakan BBM, Vigas dan CNG sekaligus, apakah masalah atau kendala infrastruktur yang selalu diberitakan dimedia masa dapat diatasi??? Paling tidak sejalan dengan pembangunan infrastruktur yang memerlukan waktu lama dalam pelaksanaannya, program konversi bahan bakar gas dapat juga direalisasikan dengan baik menggunakan bahan bakar gas LPG yang sudah tersedia diseluruh Indonesia bahkan dipelosok-pelosok atau dipulau-pulau. Kebijakan pemerintah selanjutnya mengenai konversi bahan bakar gas (BBG) dapat disesuaikan dan dikembangkan kemudian jika pembagunan infrastruktur sudah rampung dan siap pakai diseluruh Indonesia.


Gambar : Konverter kit kreasi anak bangsa

Setelah uji coba menggunakan konverter kit kreasi anak bangsa dan bahan bakar gas LPG maka didapatkan beberapa keunggulan yaitu :

1. Menggunakan tabung fleksibel
2. Bahan bakar dapat ditemukan dimana saja sesuai program pemerintah mengenai penghapusan minyak tanah menggunakan bahan bakar LPG
3. Harga konverter kit yang lebih murah
4. Kreasi anak bangsa yang sarat dengan inovasi dan bukan alih teknologi
menggunakan barang jadi dari negara yang sudah menggunakan gas
5. Konverter kit yang dapat dikembangkan terus menerus dan disesuaikan dengan kebijakan
6. Bahan bakar menjadi lebih murah

Setelah uji coba didapatkan effisiensi menggunakan konverter kit kreasi anak bangsa : (uji coba mempergunakan mobil Yaris yang termasuk mobil irit)

Konversi kg ke liter untuk LPG sesuai berat jenisnya : 1 kg LPG = 1,7 liter LPG ( +/- 2 liter). Jadi 3kg LPG sama dengan 6 liter LPG (Harga Rp. 15.000,-)

Jika mobil Yaris perbandingan liter dan jarak tempuh menggunakan premium adalah 1 liter ? 10 km maka untuk 6 liter bensin premium dengan harga Rp. 27.000,- adalah 60 km. (Rp. 4.500,- per liter).

Jika dengan bahan bakar gas LPG didapat perbandigan 1 liter : 10 km maka effisiensi : Rp. 27.000 – Rp. 15.000 = Rp. 12.000,-. Effisiensi menggunakan tabung 3 kg kurang lebih 45%. Jika dalam 1 bulan pengguna bahan bakar mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.000.000,-/bulan maka dengan menggunakan BBG akan
terjadi effisiensi sebesar Rp. 2.000.000,- x 45% = Rp. 900.000,-.

Jika harga gas LGV khususnya Vi gas Rp. 5.600,- per liter yang ditetapkan oleh pemerintah maka didapatkan harga 6 liter gas Vigas adalah Rp. 5.600 x 6 liter = Rp. 33.600,-. Effisiensi menggunakan tabung 3kg kurang lebih 55%.

Jika harga CNG Rp. 3.100,- per liter yang ditetapkan oleh pemerintah didapatkan harga 6 liter CNG adalah Rp. 3.100 x 6 liter = Rp. 18.600,-. Efisiensi menggunakan tabung 3kg kurang lebih 20%.

Jadi jika pemerintah memperbolehkan penggunaan gas LPG 3kg yang disubsidi maka semua kendala yang dihadapai pemerintah dapat diatasi dan program Indonesia bebas subsidi pada tahun 2015 akan dapat direalisasikan. Efiiensi yang sangat baik juga didapat dari penggunaan gas yang relevan sesuai kebijakan pemerintah lainnya yang sudah berlaku (penghapusan minyak tanah).

Tetapi penggunaan tabung LPG 12 kg akan menghasilkan effiensi yang sama walau tidak disubsidi. Effisiesi juga didapat dari tenaga ahli saat pemasangan konverter kit dikendaraan bermotor dengan setting dan tuningnya. Jika tenaga ahli pada saat pemasangan dapat melakukan setting dan tuning yang baik hingga mendapatkan perbandingan liter dan jarak tempuh 1 : 15 maka effisiensi akan didapatkan lagi kurang lebih 50%. Jadi begitu dahsyatnya penggunaan konverter kit yang disesuaikan dengan bahan bakar gasnya. Ingat nilai oktan LPG mencapai 120 bukan 98 sehingga diharapkan didapatkan lagi effisiensi yang baik dari performance dan pembakaran kendaraan yang sempurna.

Diharapkan pemerintah dapat melihat momentum dan kesempatan ini serta mendukung produk dalam negeri kreasi anak bangsa yang selalu didengungkan oleh pemerintah dan DPR. Tindakan pembiaran konsep dan produk kreasi anak bangsa ini berjalan sendiri tanpa merangkul bahkan duduk bersama membahas semua kendala akan dapat menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri. Mengayomi dan membantu produk kreasi anak bangsa ini sejalan dengan program pemerintah yang penuh dengan problematikanya seharusnya menjadi perhatian khusus dan secara langsung mendapat dukungan penuh dari semua pihak yang semuanya ditujukan untuk kesejahteraan rakyat. Kepentingan pribadi dan kelompok seharusnya disingkirkan demi kepentingan yang lebih besar yaitu untuk kepentingan dan kebutuhan rakyat Indonesia.(Dip. Ing A Hakim Pane)

No comments:

Post a Comment